Berikut Penglihatan Ulama 4 Madzhab Pada Nikah Siri

  • Bagikan

Di golongan ulama, nikah siri mojokerto masih jadi pembicaraan, hingga sulit untuk menentukan kalau nikah siri itu tak atau syah.

Perihal ini disebabkan masih ada banyak ulama juga beberapa warga yang memandang jika nikah siri lebih bagus dibanding perzinahan.

Meski sebenarnya jika disaksikan dari pelbagai kejadian yang ada, menjelaskan nikah siri kelihatan makin banyak mengakibatkan kemudharatan dibanding manfaatnya.

Arti nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang telah dikenali di kelompok beberapa ulama.

Namun nikah siri yang diketahui pada waktu dulu berlainan pengertiannya dengan nikah siri di waktu ini.

Dulu yang dikatakan dengan nikah siri yakni nikah yang sesuai rukun-rukun nikah serta ketentuannya menurut syari’at,

tetapi saksi disuruh tak memberitakan berlangsungnya nikah itu ke masyarakat luas, pada warga, dan sendirinya tidak ada perayaan

1. Deskripsi Singkat terkait Nikah Siri

Secara definitif tak ditemui penggertian nikah siri dalam literatur fikih, akan tetapi bisa dimengerti kalau pernikahan yang terjadi bakal dirahasiakan sesudah berlangsungnya ikrar,

berarti pernikahan yang dikunjungi oleh 2 orang saksi lalu mereka disuruh untuk rahasiakan pernikahan itu.

Dengan begitu nikah siri berkaitan dengan keberadaan saksi nikah yang diharap tak memberitakan terhadap siapa saja sehubungan dengan perkawinan yang udah terjadi.

Malik larang kelakuan sebagai berikut, sedang Imam Abu Hanifah serta Imam al- Syafi’i mentoleransi hal itu.

Dalam peraturannya, beberapa saksi pernikahan dilarang rahasiakan perkawinan lantaran berkaitan dengan kehalalannya jalinan suami isteri, sekalian untuk membandingkannya dari perzinaan yang umumnya memang dirahasiakan.

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i mentoleransi nikah siri, sebab menurutnya kesahan satu pernikahan tidak dipautkan dengan diselipkan atau ditebarluaskannya pernikahan,

namun ditautkan dengan datangnya beberapa saksi waktu ikrar terjadi. Arah sebetulnya dari hadirnya saksi untuk memberitakan kalau pernikahan sudah terjadi.

Tidak sama dengan Malikiyyah, datangnya saksi di saat ikrar cuma direkomendasi tidak diwajibkan.

2. Pertanda Nikah Siri di Indonesia

Nikah siriadalah desas-desus yang udah lumayan lama dibahas dalam acara hukum Islam di Indonesia. Dalam fakta penduduk Indonesia,

pemahaman nikah siri itu tidak sama dengan penjelasan nikah siri dalam konsepsional fikih.

Jika di fikih, nikah siri bermakna sejumlah pihak yang tersangkut di janji larang saksi menerbitkan perkawinan itu terhadap warga.

Lagi dalam tataan warga Indonesia nikah siri lebih berpedoman ke kondisi serta wujud perkawinan di balik tangan atau pernikahan yang tidak tercantum menurut ketetapan perundang-undangan perkawinan yang berlangsung

Padanannya, ke-2  wujud nikah siri itu (nikah siri ala-ala fikih dan Indonesia) sama tidak bersangkutan dengan prasyarat perkawinan dan rukun.

Kekhasannya nikah siri versi Indonesia ditautkan dengan tidak ada pendataan perkawinan, dan pendataan itu dipastikan jadi prasyarat administratif oleh negara.

Efeknya, perkawinan yang tidak dibuat tak memperoleh support normatif negara berbentuk surat nikah siri. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 terkait administrasi kependudukan,

salah satunya persitiwa yang perlu yang wajib didaftarkan/disampaikan yakni terdapatnya perkawinan yang dihadapi oleh seorang selainnya momen kelahiran,

3. Penilaian Sosilogi Hukum Islam terkait Nikah Siri di Indonesia

Jikalau jadi perhatian ketetapan yang ada dalam Kombinasi Hukum Islam (KHI) di atas yang mengontrol mengenai isbat nikah siri (pengesahan nikah)

untuk perkawinan yang sudah dilakukan tiada lewat pendataan sah kenegaraan dengan alasan-alasan tertentu,

secara prinsip KHI kurang tegas menampik keberadaan nikah siri di Indonesia.

Masalah ini bisa terbuktikan dengan ada banyaknya beberapa kasus perpisahan di Pengadilan Agama yang didului dengan sidang isbat nikah

saat sebelum perpisahan mereka diolah, sampai isbat nikah siri udah dilaksanakan buat beberapa kasus yang lain yang umum cuman untuk argumen peroleh pernyataan nikah yang telah dilakukan awal kalinya secara siri.

Kelihatannya Pengadilan Agama pula memberi kemungkinan yang besar buat eksekutor nikah siri untuk meisbat-kan pernikahan mereka dengan kriteria pernikahan itu udah penuhi rukun dan prasyarat sebagai halnya dirapikan dalam kitab fikih (agama).

Situasi ini tentunya mengakibatkan pertanyaan, mengapa KHI buka kesempatan yang lumayan besar buat mengisbatkan pernikahan yang otomatis mengijinkan jasa nikah siri mojokerto tanpa ada lewat pendataan perkawinan di Kantor Kepentingan Agama (KUA)?

Jawaban untuk soal ini tentulah akansangat terjalin dengan opini hukum dari ulama ulama Indonesia sendiri.

Disini dapat disaksikan impak dari istbat hukum kebanyakan ulama, khususnyaulama dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut salah satunya organisasi Islam paling besar di tanah air.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.